Radigfamedia.online, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mencatat serangkaian pencapaian positif dalam pembangunan di tahun 2023, seperti yang terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Gubernur Kalse yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Kalsel Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T.
Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 - Foto Humas
Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 mencapai Rp9.234.527.396.522,42, atau sekitar 91,97 persen dari alokasi belanja daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp10.041.109.133.181,00. Dari jumlah tersebut, belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer telah terealisasi secara efektif.
Sementara itu, kondisi perekonomian daerah juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,84 persen sepanjang tahun 2023. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan masih menjadi perhatian, meskipun berhasil turun menjadi 4,29 persen pada Maret 2023, sedikit di bawah target sebesar 4,4 persen.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan pada Agustus 2023 mencapai 4,31 persen, mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Ini menempatkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah ketiga di tingkat regional, di bawah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, serta masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,32 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 - Foto Radigfa Media
Selain itu, capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan mencapai 74,66 persen, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 72,2 persen. Hal ini menempatkan Kalimantan Selatan di peringkat kedua di tingkat regional, di atas rata-rata nasional yang mencapai 74,39 persen.
Pencapaian tersebut tidak luput dari pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat, seperti Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A, Penghargaan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Terbaik, Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) 2023 kategori Pembina PROKLIM, serta berbagai penghargaan lainnya termasuk Top Digital Awards 2023.
Laporan keterbukaan tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kalimantan Selatan, serta siap menerima masukan konstruktif dari DPRD guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya Sekda Provinsi Kalsel Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. mengungkapkan pencapaian dalam berbagai sektor pembangunan, seperti ekonomi, pengurangan tingkat kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran, merupakan indikator kesuksesan kebijakan yang telah dilakukan.
Baca Juga : Rebutan Kursi Pimpinan !!! Partai Golkar Kuasai Kursi Pimpinan DPRD HST
Selain itu, capaian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia juga memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
"Pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat juga menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan mendapat apresiasi yang layak. Namun, tentu masih diperlukan upaya terus-menerus untuk mengatasi tantangan pembangunan yang mungkin muncul di masa mendatang. DPRD dan pemerintah provinsi diharapkan terus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat",Terangnya.