Radigfamedia.online, Banjarmasin - Dalam sebuah acara yang digelar pada hari Kamis, tanggal 7 Maret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, secara resmi meresmikan 17 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta.
 |
| MPP Kota Banjarmasin diresmikan - Foto Istimewa |
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat umum yang turut menyambut baik langkah pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Dalam sambutannya, Menteri Anas menegaskan pentingnya peningkatan mutu layanan publik melalui pemanfaatan platform digital. Ia menggarisbawahi bahwa era digitalisasi saat ini tidak dapat dihindari, dan pemerintah serta seluruh penyelenggara layanan publik harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Penggunaan platform MPP Digital diharapkan dapat mengoptimalkan layanan publik dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.
Selain itu, Menteri Anas juga mendorong agar seluruh kota yang memiliki MPP dapat memanfaatkan platform MPP Digital sehingga menjadi bagian integral dari sistem pelayanan terintegrasi dalam Portal Pelayanan Publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin terbantu dalam mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa perlu mengulangi pengisian data secara berulang.
Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, turut hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan rasa syukurnya atas diresmikannya MPP Baiman Banjarmasin oleh Menteri Anas. Ia juga menyampaikan harapannya agar pelayanan publik di Kota Banjarmasin dapat semakin meningkat dan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
Menyikapi arahan Menteri Anas untuk mengintegrasikan semua MPP kota dan kabupaten dengan sistem digital, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan bahwa Kota Banjarmasin sudah memiliki aplikasi Banjarmasin Pintar yang terhubung dengan beberapa layanan kota. Dengan demikian, langkah untuk mengintegrasikan layanan publik Kota Banjarmasin dengan platform digital sudah dalam proses, dan diharapkan dapat segera terwujud guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
Dengan diresmikannya 17 MPP baru ini, jumlah total MPP di Indonesia kini mencapai 192. Hal ini menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.