Radigfamedia.online - Keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dianggap oleh tim hukum Prabowo-Gibran sebagai bukti yang mengungkapkan bahwa narasi penyalahgunaan bansos yang sering diungkapkan oleh tim hukum paslon 02 dan 03 telah terpatahkan.
(dari kiri) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan dalam Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 & 2/PHPU.PRES-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024). / YouTube MK
Menurut mereka, kesaksian para menteri semakin memperkuat keyakinan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos pada Pemilu 2024.
Dalam sidang tersebut, empat menteri yang memberikan kesaksian terkait bansos adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka secara rinci menjelaskan tentang pembagian bansos menjelang pemilu dan alasan di balik keputusan untuk merapel pembagian bansos tersebut.
Yusril, pengacara Prabowo, menyatakan bahwa kesaksian para menteri, terutama dari Menteri Sosial Tri Rismaharini, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menggunakan bansos dalam bentuk beras. Hal ini, menurutnya, merupakan penolakan terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon terkait penyalahgunaan bansos.
Pengacara Prabowo-Gibran lainnya, Otto Hasibuan, juga menegaskan bahwa kesaksian para menteri telah membantah tudingan yang disampaikan terhadap Presiden Jokowi, terkait dengan pembagian bansos. Dia menyatakan bahwa tuduhan tersebut telah terbantahkan dalam sidang.
Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pertimbangan di balik pembagian bansos yang dirapel menjelang Pemilu 2024. Dia menyebutkan bahwa rapel tersebut dilakukan terutama karena kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan September, sehingga pembagian bansos dilakukan di awal untuk meringankan beban masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa bantuan kemasyarakatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi bukanlah bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos), melainkan berasal dari dana operasional Presiden yang bersumber dari APBN. Dia juga menegaskan bahwa bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang atau uang.
Selain itu, dalam sidang tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa dirinya jarang terlihat ketika pemerintah membagikan bansos, kecuali dalam situasi yang melibatkan perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian bansos dilakukan secara obyektif dan tidak terpengaruh oleh faktor politik.
Selain pembagian bansos, pertanyaan tentang kegiatan kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi dan pembagian bantuan kepada warga juga menjadi perhatian dalam sidang. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke daerah-daerah bukanlah hal baru, dan merupakan salah satu pola kepemimpinan yang biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik.
Dengan demikian, kesaksian empat menteri tersebut dianggap membantah tudingan penyalahgunaan bansos dan menunjukkan bahwa kegiatan pemerintah terkait pembagian bansos dan kunjungan kerja Presiden dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum.
Berikut adalah kutipan dari beberapa pernyataan menteri yang disampaikan dalam sidang:
1. Muhadjir Effendy: "Mengenai Bapak Presiden jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau."
2. Sri Mulyani: "Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang."
3. Tri Rismaharini: "Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun."
4. Airlangga Hartarto: "Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya satu kali pak, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat."
Dengan kutipan tersebut, kesaksian menteri memberikan klarifikasi yang mendalam terkait pembagian bansos dan kunjungan kerja Presiden, serta memperkuat keyakinan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos pada Pemilu 2024.