Radigfamedia.online, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan masuknya negara itu dalam fase darurat judi online. Hal ini dipicu oleh peredaran uang yang mencapai Rp327 triliun dari aktivitas judi online sepanjang tahun 2023. Dalam menanggapi situasi ini, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus (satgas) yang akan bertugas memberantas judi online secara menyeluruh.
 |
| Indonesia Darurat Judi Online, Ribuan Rekening di Blokir Pemerintah - Foto RRI |
Dilansir dari RRI, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa langkah-langkah pemberantasan judi online akan dilakukan secara efektif dengan mempertajam koordinasi antara kementerian/lembaga terkait. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk menyelasaikan permasalahan judi online yang semakin meresahkan.
Budi Arie Setiadi menekankan bahwa judi online adalah kegiatan ilegal menurut undang-undang, dan penguatan langkah-langkah pemberantasannya diperlukan. Fokus Kemkominfo akan difokuskan pada menghapus situs-situs judi online, sementara penegakan hukum akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan data terkait peredaran uang dari judi online yang mencapai angka yang sangat tinggi. Budi juga menyoroti fakta bahwa banyak laporan menunjukkan pemain judi online adalah masyarakat kecil, dengan beberapa kasus bunuh diri yang terkait langsung dengan aktivitas judi online.
Menghadapi situasi ini, Budi Arie Setiadi mengancam para bandar judi online dengan tindakan hukum yang keras, termasuk penangkapan dan penjara. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa OJK telah memblokir ribuan rekening yang digunakan untuk kegiatan judi online. Namun, ia menilai bahwa langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk memberantas judi online secara keseluruhan karena sifatnya yang transnasional.
Mahendra menekankan bahwa perlu langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam menanggapi isu ini, termasuk kerja sama lintas batas negara dan pendalaman upaya pemberantasan. Keresahan atas aktivitas judi online semakin meningkat, memicu respons keras dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah drastis guna menanggulangi masalah ini.