radigfamedia.online, Pyongyang - Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia setelah melakukan eksekusi terhadap 30 pejabat pemerintah menyusul banjir dahsyat yang melanda negara itu pada akhir Juli 2024. Bencana tersebut dikabarkan menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kerusakan besar di wilayah utara, terutama di provinsi Chagang.
 |
| Foto: Presiden Korea Utara, Kim Jong Un - Istimewa |
Menurut laporan, para pejabat yang dieksekusi dituduh lalai dalam menjalankan tanggung jawab mitigasi bencana, yang dinilai memicu tingginya korban jiwa. Eksekusi ini terjadi pada Agustus 2024, sebuah langkah tegas yang diambil oleh rezim Kim Jong Un untuk menegaskan sanksi terhadap apa yang disebut sebagai kelalaian serius.
Banjir ini menyebabkan kehancuran infrastruktur di berbagai wilayah, termasuk rusaknya ribuan rumah dan lahan pertanian, serta terganggunya jalur transportasi. Lebih dari 15.000 warga dilaporkan harus mengungsi, meninggalkan rumah mereka yang terendam air.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memberikan instruksi tegas untuk segera melakukan upaya relokasi besar-besaran. Ribuan warga yang terdampak bencana dipindahkan ke ibu kota Pyongyang, di mana mereka akan mendapatkan perawatan dan dukungan. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga bulan, sementara pembangunan kembali infrastruktur yang hancur sudah dimulai.
Salah satu aspek yang paling menonjol dari bencana ini adalah keputusan Kim Jong Un untuk menolak bantuan internasional, meskipun situasi di lapangan terbilang parah. Alih-alih menerima bantuan dari luar, Korea Utara memilih mengandalkan kekuatan internal mereka untuk menangani krisis ini. Foto-foto Kim yang memantau langsung proses evakuasi dan penyelamatan dirilis oleh media pemerintah, menegaskan peran sentralnya dalam penanganan bencana tersebut.
Hingga kini, pemerintah Korea Selatan terus mengawasi situasi di Korea Utara dengan ketat, namun belum ada informasi detail lebih lanjut terkait respons dari dunia internasional terhadap eksekusi tersebut. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati pada pejabat pemerintah menunjukkan sikap keras rezim Korea Utara dalam menghadapi krisis yang mereka anggap sebagai hasil kelalaian dalam tugas negara.
Di balik semua itu, rakyat Korea Utara masih berjuang untuk pulih dari trauma bencana ini, sementara dunia menanti dengan waspada atas langkah-langkah yang akan diambil negara tersebut dalam beberapa bulan ke depan.