RadigfaMedia.Online - Pemerintah Indonesia tengah merencanakan pembatasan terhadap pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan bahwa selama ini antara 80% hingga 95% BBM bersubsidi justru digunakan oleh kalangan masyarakat yang sudah mampu.
 |
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin Sumber Foto: Tempo.co |
Rachmat menyebutkan bahwa data tahun 2022 menunjukkan 95% dari konsumsi solar bersubsidi dinikmati oleh golongan masyarakat yang termasuk dalam desil 5 hingga 10, yaitu kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terbanyak di Indonesia. Volume penggunaan solar subsidi pada tahun tersebut mencapai lebih dari 15 juta kiloliter.
Selain itu, untuk konsumsi Pertalite, yang juga mendapatkan subsidi, sekitar 80% dari total konsumsi pada tahun yang sama dinikmati oleh golongan di desil 5-10. Total volume konsumsi Pertalite mencapai lebih dari 19 juta kiloliter.
"Makin tinggi pendapatan, makin besar pula penggunaan BBM bersubsidi, sehingga subsidi yang diterima juga semakin besar. BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh golongan rentan malah digunakan oleh golongan yang lebih mampu," ujar Rachmat, dikutip dari detik.com dalam diskusi yang diadakan di kantornya di Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/9/2024).
Menurut data yang dipaparkan oleh Rachmat, pemerintah telah mengeluarkan rata-rata subsidi mencapai Rp 119 triliun per tahun sejak 2019, dengan subsidi terbesar yang diberikan pada tahun 2022 mencapai Rp 292 triliun.
Rachmat menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus memberikan subsidi kepada masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, upaya perencanaan subsidi yang lebih tepat sasaran sedang dilakukan.
"Jika subsidi terus ditanggung oleh negara tanpa penyesuaian, maka anggaran APBN akan meningkat, dan ketidaktepatan sasaran subsidi akan semakin tinggi. Lebih baik jika kita menggunakan APBN dengan cara yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak dan mengatasi isu subsidi yang tidak tepat," tambah Rachmat.
Informasi terbaru mengungkapkan bahwa pembatasan BBM subsidi akan didasarkan pada kapasitas silinder mobil. Kendaraan yang masih diperbolehkan membeli BBM subsidi adalah yang memiliki kapasitas maksimum 1.400 cc. Sedangkan untuk kendaraan diesel, hanya mobil dengan kapasitas mesin maksimum 2.000 cc yang diizinkan menggunakan BBM subsidi.
Menanggapi hal tersebut dikutip dari detik.com, Rachmat menambahkan bahwa jika pembatasan ini diterapkan, dampaknya tidak akan signifikan. "Jika skenario ini benar, maka pembatasan hanya akan berdampak pada kurang dari 10% dari total kendaraan," sebutnya.